Lembaga Etik

Lembaga kode etik di STIKes Perintis, sesuai SK Yayasan No. 838/STIKes-YP/VII/2013 adalah lembaga kode etik tersendiri yang merupakan wadah yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaaan, pemberian saksi terhadap dosen, tenaga kependidikan, auditor dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik. Lembaga kode etik dipimpin oleh seorang Ketua, seorang sekretaris dan beranggotakan unsur wakil pimpinan, senat, program studi, lembaga, HRD, dosen dan UPT. Lembaga kode etik menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dosen, tenaga kependidikan, auditor dan kemahasiswaan.
Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri dari: 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota. Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan dosen, tenaga kependidikan, auditor dan mahasiswa yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik. Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan mencatat terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik. Anggotabertanggung jawab dalam membantu ketua dalam pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik.

Struktur Lembaga Kode Etik

Masalah-masalah/peraturan KodeEtik, terdapat pada Buku Kode Etik STIKes Perintis dengan  nomor  932/STIKes-YP/VIII/2013 sebagai berikut:

  • Kode Etik yang terkait dengan Etika Dosen, Etika Tenaga Kependidikan, Etika Auditor dan Etika Mahasiswa.
  • Jenis kode etik:
  1. Kode Etik Umum; (1) etika terhadap sesama karyawan, (2) etika terhadap pimpinan, (3) etika terhadap bawahan, (4) etika terhadap profesi dan organisasi, (5) etika terhadap tenaga kependidikan, (6) etika terhadap pihak ketiga, (7) etika terhadap diri sendiri
  2. Kode Etik dosen; (1) etika dalam pendidikan dan pengajaran, (2) etika dalam penelitian dan Karya Ilmiah, (3) etika dalam pengabdian pada masyarakat.
  3. Kode Etik Tenaga Kepndidikan; (1) etika Umum Tenaga Kependidikan, (2) etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas, (3) etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus.
  4. Kode etik auditor.
  5. Kode etik mahasiswa; (1) Etika Umum, (2) Etika Mahasiswa dalam berpakaian, (3) Etika Mahasiswa dalam pergaulan.
  6. Prosedur yang berhubungan dengan kode etik Mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan auditor tertuang dalam beberapa SOP yaitu :
  • SOP Penyelesaian pelanggaran’/penegakan kode etik mahasiswa (SOP No STIKes-YP/LPMI/SOP/161)
  • SOP Penyelesaian pelanggaran’/penegakan kode etik tenaga pendidik (SOP No STIKes-YP/LPMI/SOP/162)
  • SOP Penyelesaian pelanggaran’/penegakan kode etik tenaga kependidikan (SOP No STIKes-YP/LPMI/SOP/163)
  • SOP Penyelesaian pelanggaran’/penegakan kode etik auditor (SOP No STIKes-YP/LPMI/SOP/164)

Prosedur penyelesaian pelanggaran/penegakan kode etik sivitas akademika dan karyawan dan sanksi STIKes Perintis, (Buku Kode Etik nomor 932/STIKes-YP/VIII/2013).

  • Prosedur penyelesaian pelanggaran/penegakan kode etik: (STIKes-YP/LPMI/SOP/160).
  1. Ketua membuat disposisi kepada Wakil Ketua Bidang Akademik/Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum/ Ketua Lembaga/ Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud pada lembaga kode etik.
  2. Lembaga kode etik mengkaji perkara, melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik yang terjadi dilingkungan STIKes Perintis.
  3. Dalam hal pelanggaran yang terjadi adalah pelenggaran kecil sampai sedang, maka penyelesaian dilakukan oleh lembaga kode etik.
  4. Dalam hal pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran berat yang berdampak besar terhadap nama STIKes Perintis, maka penyelesaian dilakukan oleh lembaga kode etik bersama senat.
  5. Pengambilan keputusan terhadap kasus pelanggaran dengan regulasi melalui senat STIKes Perintis.
  6. Berdasarkan keputusan, Ketua lembaga etik menerbitkan Surat Keputusan dan mengirimkannya  kepada yang bersangkutan, dengan tembusan Ketua STIKes Perintis,  bagian yang bersangkutan, bagian kepegawaian (HRD), dan bagian
  • Sanksi pelanggaran kode etik.
  1. Sanksi Administrasi:
  • Peringatan lisan (tercatat);
  • Surat peringatan pertama; dengan jangka waktu berlaku 6 bulan.
  • Surat peringatan kedua; dengan jangka waktu berlaku 6 bulan.
  • Surat peringakatan ketiga; dengan jangka waktu berlaku 6 bulan.
  1. Sanksi demosi, yaitu penurunan jabatan.
  2. Sanksi ganti rugi, yaitu apabila pelanggaran mengakibatkan kerugian bagi STIKes Perintis.
  3. Sanksi pengakhiran hubungan kerja/ dikeluarkan dari pendidikan.

 

Sosialisasi kodeetik kepada civitas akademika.

Komponen-komponen etika disosialisasikan kepada seluruh civitas Akademika STIKes Perintis secara berjenjang dari tingkat STIKes hingga ke tingkat program studi. Langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut. Pertama, penerbitan dan distribusi buku. Pedoman etika dicetak dan dibagikan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, auditor dan mahasiswa. Kedua, penyampaian materi khusus dalam program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKMB). Dalam program ini disampaikan materi kehidupan kampus yang berisi materi etika kehidupan kampus. Ketiga, penyampaian  dalam  rapat-rapat. Dalam  rapat-rapat  pimpinan  menyampaikan ketentuan etika kehidupan kampus. Keempat, pemasangan spanduk dan rambu-rambu himbauan ketaatan pada etika di lingkungan kampus. Misalnya himbauan anti plagiasi, kepedulian pada lingkungan serta etika berpakaian di lingkungan kampus STIKes Perintis dan di klinik/lapangan tempat praktek.

Kode etik dosen, tenaga kependidikan

auditor dan mahasiswa telah dilakukan secara konsisten. Keempat kode etik ini telah digunakan untuk menjatuhkan sanksi kepada dosen, tenaga kependidikan, auditor dan mahasiswa yang telah melanlaggar kode etik. Umumnya pelanggaran hukum pun dapat dinilai pelanggaran kode etik. Berikut beberapa contoh penerapan kode etik pada berbagai pelanggaran baik yang dilakukan dosen, tenaga kependidikan, auditor dan mahasiswa yang telah diproses penyelesaian kode etiknya.

Contoh penerapan kode etik bagi dosen antara lain: memperlambat penyelesaian skripsi mahasiswa kalau tidak mengolah data dengan dosen yang bersangkutan, menginformasikan diri dosen yang bersangkutan bisa membuatkan skripsi mahasiswa, dan terindikasi menjual nilai. Sedangkan untuk kasus non akademik seperti mempromosikan kampus lain demi pendapatkan jasa dari kampus tersebut, tidak taat dengan kontrak yang sudah disepakati dengan pihak STIKes/Yayasan, melakukan kinerja tidak baik (berbohong, mencatut nama pimpinan), tidak melanjutkan pendidikanke S2.

Penerapan kode etik telah pernah dilakukan bagi tenaga kependidikan yang melanggar aturan tersebut. Kasus-kasus kode etik yang pernah ditangani oleh lembaga etik antara lain perilaku indisipliner pegawai, kinerja kurang/pelayanan kurang baik, tidak melakukan perintah/arahan atasan dan sebagainya. Penerapan kode etik pada auditor yang pernah dilakukan adalah melakukan audit tidak profesional, dan membuat laporan ke LPMI terlambat. Penerapan kode etik bagi mahasiswa pernah dilakukan terhadap mahasiswa yang terbukti melakukan curang/pemalsuan, perkelahian, perbuatan asusila dan melanggar peraturan pendidikan.